Editor : Redaksi

MATALINEINDONESIA.COM-Pemerintah Kota Kupang mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan lewat musrenbang. Pernyataan tersebut disampaikan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kota Kupang, Ignasius Repelita Lega, S.H saat membuka Musrenbang tingkat Kecamatan Oebobo di Gedung Gereja GKII Siloam, Rabu (28/02).

Turut hadir dalam Musrenbang tersebut Kepala Bappeda Kota Kupang, segenap pimpinan perangkat daerah lingkup Kota Kupang, Plt. Camat Oebobo, para lurah se-Kecamatan Oebobo, tokoh agama, para Ketua LPM se-kecamatan Oebobo, tokoh pemuda dan utusan warga dari masing-masing kelurahan.

Dalam sambutannya Asisten II menyampaikan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan adalah elemen penting untuk mencapai kemajuan berkelanjutan. Menurutnya dalam rangka pemberdayaan masyarakat perlu adanya kesamaan cara pandang dan langkah dari semua komponen yang terlibat dalam pembangunan, terutama pada peran para lurah, LPM serta RT/ RW karena lembaga ini menurutnya paling dekat dan mengetahui kondisi masyarakat.

Lebih lanjut dikatakan upaya serta kebijakan pemerintah untuk memandirikan masyarakat tidak berarti bahwa pemerintah membiarkan masyarakat berkembang sendiri tanpa ketepatan arah, namun sebaliknya pemerintah akan senantiasa secara proaktif memfasilitasi, mengawasi serta mencermati berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat seiring dengan pelaksanaan pembangunan, seraya memberikan bantuan pembinaan serta penyediaan dana dan fasilitas yang memadai untuk terus mendukung masyarakat dalam membangun diri serta lingkungannya secara mandiri.

Ditambahkannya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di kelurahan-kelurahan juga memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memiliki peran aktif dalam menentukan arah pembangunan, sehingga mereka merasa memiliki dan bertanggung jawab terhadap hasil pembangunan. Menurutnya melalui partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan, dapat meningkatkan legitimasi kebijakan pembangunan “Ketika partisipasi masyarakat dapat ditingkatkan dalam proses pengambilan keputusan, maka kebijakan yang dihasilkan akan lebih mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Ini tentu akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah kelurahan dan memperkuat dukungan mereka terhadap rencana pembangunan,” ungkap Ignas.

Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan Ikuti Kami Subscribe

CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.