Kupang,Matalineindonesia.com-Pembangunan di Papua dan Papua Barat masih terhalang oleh konten provokatif isu-isu terkait Papua. Gangguan tersebut dirasakan secara fisik menciptakan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kantibms) maupun gangguan psikologi masyarakat.

Sementara itu, berbagai aksi demonstrasi dilakukan organisasi mahasiswa di berbagai daerah, termasuk di Kota Kupang NTT, dengan konten mendukung kemerdekaan Papua Barat lepas dari negara kesatuan Republik Indonesia.

Fakta tersebut ditanggapi Tokoh Melanesia sekaligus Antropolog Budaya Universitas Widya Mandira Kupang, Pater Gregorius Neonbasu, SVD, Rabu (29 Juni 2022).

“Kita punya kewajiban bersama untuk merawat kedaulatan bangsa dan negara. Wawasan para generasi muda khususnya para mahasiswa harus lebih melihat masa depan dan tidak mudah terprovokasi isu-isu yang tidak benar,” katanya.

Menurutnya, para mahasiswa dan organisasi kemahasiswaan perlu memahami secara utuh sejarah dan berbagai konstalasi kepentingan tingkat internasional terkait Papua agar tidak mudah terprovokasi isu yang tidak benar.

Pater Gregor menjelaskan bahwa isu Papua dianggap sebagai isu politik negara-negara pasifik. Oleh karena itu negara-negara tersebut terus mempermasalahkan Papua dan membahasnya di forum-forum PBB, sebagai bentuk solidaritas sesama negara Pasifik.

“Sebagai contoh, media-media di negara Vanuatu salah satu negara Pasifik selatan selalu melawan Indonesia dalam kaitan dengan isu Papua Merdeka dan turut menyuarakan isu pelanggaran HAM di Papua dan Papua Barat,” katanya.

Menurutnya, media sangat berperan penting menghadapi propaganda terkait Papua, mengingat isu-isu substansial yang dipublikasikan seperti pelanggaran HAM di Papua sangat merugikan lobi Indonesia di kawasan Pasifik.

Berbagai isu yang terus disuarakan oleh media-media pro kemerdekaan Papua Barat tersebut dimanfaatkan oleh para aktivis pro kemerdekaan Papua Barat untuk melancarkan propaganda dan aksi-aksi unjuk rasa.

Masifnya propaganda isu terkait Papua tersebut turut mempengaruhi mahasiswa di tanah air. Berbagai aksi unjuk rasa dilakukan atas nama demokrasi tanpa mengetahui kebenaran masalah dan kewajiban bersama untuk merawat kedaulatan negara.

Dirinya menyarankan pemerintah Indonesia menggunakan strategi perang media untuk memberikan gambaran alternatif bagi masyarakat internasional, khususnya terkait isu-isu substansial seperti pelanggaran HAM di Papua. Pemerintah Indonesia juga harus menggunakan media nasional untuk memberikan penjelasan tentang apa yang sesungguhnya terjadi di Papua agar dunia bisa memahaminya.

Seorang Mahasiswa Undana, Ryan Ergan Nenobais, memberikan tanggapan terkait berbagai aksi unjuk rasa dan propaganda terkait isu Papua.

Dirinya mengimbau mahasiswa untuk tidak mudah terprovokasi pada propaganda yang bertujuan memecah belah keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mahasiswa seharusnya memberikan dukungan terhadap berbagai program pembangunan yang dilakukan pemerintah di wilayah Papua dan Papua Barat sebagai wujud kecintaan dan bela negara.

“Kalau dicermati ada otsus, pembangunan infrastruktur, beasiswa untuk peningkatan SDM, dan berbagai program lainnya yang mungkin daerah lain tidak dapat, kita bisa bertanya kenapa sih begitu? Apa ada pihak lain yang ingin Papua lepas dari Indonesia,” katanya.

Oleh karena itu, mahasiswa fakultas Hukum Undana tersebut menyarankan kepada generasi muda untuk mencermati secara mendalami persoalan yang terjadi di Papua dan Papua Barat agar tidak terjadi misinformasi atau dipengaruhi propaganda negatif yang merusak keutuhan bangsa dan negara.

Sementara mahasiswa lainnya, Rony Dauds Hirewake, menilai gerakan separatis merupakan bentuk memisahkan diri dari keutuhan negara, merusak persatuan dan kesatuan bangsa. Sehingga apabila mahasiswa tidak bijaksana dalam menilai persoalan seperti separatisme di Papua maka patut dipertanyakan nasionalisme dalam dirinya.

“Sederhananya begini, sebagai kaum yang bertanggung jawab terhadap masa depan Indonesia, wajib bagi kaum muda, mahasiswa untuk jaga NKRI dari berbagai rongrongan pihak-pihak yang ingin kita pecah belah, ingin kekayaan alam Indonesia yang kaya raya,” katanya.

Dirinya juga menyarankan kepada Pemerintah untuk menggunakan pendekatan yang merangkul dalam menyelesaikan konflik yang sedang terjadi di wilayah Papua seperti pendekatan budaya dan agama.

Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan Ikuti Kami Subscribe

CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.