Editor : Redaksi
|
Reporter : TIM

Matalineindonesia.com-Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) NTT akan segera melaksanakan 11 paket kegiatan/proyek Peningkatan Jalan Inpres Jalan Daerah (IJD) tahap I, kloter I dengan nilai sekitar Rp 135,6 Milyar. Pelaksanaan paket kloter I tersebut merupakan bagian dari 28 paket kegiatan Peningkatan Jalan Daerah yang dibiayai dari dana IJD tahun 2023 dengan total nilai sekitar Rp 900 Milyar.

Demikian dikatakan Kepala BPJN NTT, Agustinus Junianto, ST, MT kepada tim media ini di ruang kerjanya pada Selasa (1/8/2023).

“Kami segera melaksanakan 11 paket peningkatan jalan daerah dengan total dananya sekitar Rp 135,6 Milyar. Kami sudah tandatangan kontrak sebanyak 9 paket. Jadi sudah siap dilaksanakan. Pekerjaan itu merupakan bagian dari 28 paket pekerjaan yang dibiayai dari dana IJD tahun 2023 dengan total dana sekitar Rp 900 Milyar,” ujar kepala BPJN NTT yang akrab disapa Junto.

Ia menjelaskan, 11 paket kegiatan pada Tahap I, Kloter I tersebut ditenderkan oleh BP2JK NTT. “Kontrak sudah ditandatangani jadi akan segera dilaksanakan. Kami harap masyarakat dapat mendukung kerja kami di lapangan,” harap Junto.

Dalam pelaksanaan kegiatan dari dana IJD tersebut, lanjut Junto, dibagi dalam beberapa tahap dan kloter. Untuk pelaksanaan kegiatan Kloter I sekitar Rp 136 M (paket dengan nilai fiscal rendah, red) tersebut masuk dalam pelaksanaan paket kegiatan IJD Tahap I dengan total nilai Rp 292,3 Milyar. . “Jadi yang diakomodir di tahap I kloter I ini adalah 11 paket yang fiskalnya rendah,” ujarnya.

Sedangkan sisa dana Tahap I senilai Rp 156,7 Milyar tersebut, lanjutnya, akan dilaksanakan pada paket kegiatan Kloter II. “Dalam pelaksanaan kegiatan IJD tahap I hanya dilaksanakan paket kegiatan yang nilai pekerjaannya kecil,” kata Junto.

Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan Ikuti Kami Subscribe

CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.