Editor : Redaksi
|
Reporter : TIM

Matalineindonesia.comNikodemus Manao alias Niko Manao, terdakwa kasus dugaan penganiyaan terhadap Bernadus Seran (BS), petugas Dinas Peternakan (Disnak) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) meminta Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk menghadirkan BS (saksi korban) di sidang lanjutan pembuktian dakwaan penganiyaan yang dituduhkan terhadap dirinya. Karena terhitung sejak tanggal 12 Juni 2023 dan tanggal 19 Juni 2023, JPU Kejari TTS telah dua kali gagal menghadirkan BS, sehingga sidang tersebut tertunda untuk kedua kalinya.

Hal itu disampaikan terdakwa Niko Manao pada Senin (19/06/2023), menjawab pertanyaan Ketua Hakim PN Soe, Ketua Majelis Hakim Gustav Bless, SH dalam sidang lanjutan kasus dugaan penganiyaan terhadap Petugas Disnak NTT, BS di Kawasan Pemukiman Warga di Pubabu-Besipae.

“Mungkin yang ingin saya sampaikan yang mulia, saya disini sehat yang mulia. Saya sudah di tahan beberapa bulan disini, pertama tidak pernah dengar tentang keluhan korban, sehingga hak-hak saya perlu dipenuhi. Sehingga saya minta (jaksa) mungkin bisa korban dihadirkan, sehingga bisa secepatnya selesaikan persoalan ini, ” ujar Niko Manao.

Menanggapi permitaan Niko Manao, Ketua Majelis Hakim, Gustav Bless, SH menegaskan, bahwa saksi korban sebagaimana informasi dari JPU sedang dalam keadaan sakit. “Ingin saya sampaikan, bahwa korban dalam keadaan sakit, tapi kalau memang saudara ada penyakit, silahkan saudara sampaikan keluhan, kami nanti akan pertimbangkan,” tandas Ketua Majelis Hakim.

Majelis Hakim juga menggingatkan JPU, agar wajib menghadirkan saksi korban dan saksi lainnya pada sidang berikutnya (tanggal 26 Juni 2023, red). Permintaan Ketua Majelis Hakim Gustav Bless disanggupi JPU, Santy Efraim.

Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan Ikuti Kami Subscribe

CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.