Kupang,Matalineindonesia.com -Organisasi kemahasiswaan Badan Eksekutif Mahasiswa ( BEM ) Politeknik Pertanian Negeri Kupang (Politani Kupang) melaksanakan kegiatan Diskusi Publik di Gedung Student Center Politani Kupang, Senin, 28 November 2022 sekitar jam 13.00 – 16 WITA.

Kegiatan bertajuk “Pentingkah Politik bagi Kaum Milenial?” dimoderatori Arnoldus B. U. S. M. Bewa itu menghadirkan tiga narasumber, yakni Yefha Yerianto Sabaat, S.IP., M.IP akademisi FISIP Undana Kupang, Anggota DPRD NTT, Lili Adoe, aktivis dan jurnalis investigasi, Emanuel Boli, dan Ketua BEM Politani Kupang, Dev Bian.

Dalam kesempatan itu, Yeftha Sabaat menekankan urgensi pendidikan politik bagi mahasiswa.

Ia mengutip pemahaman klasik Aristoteles yang menyatakan bahwa politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama (bonnum commune).

Namun, tidak dipungkiri bahwa kaum muda milenial belum sepenuhnya tertarik dengan politik. Hal itu dibuktikan dengan sejumlah hasil survei.

Yefta Sabaat, alumni Pascasarjana Universitas Airlangga memaparkan survei LSI: 79 persen pemuda tidak tertarik politik. Ia menjelaskan,

sekitar 35-40 persen pemilih dalam Pemilu 2019 didominasi pemilih generasi milenial.

Dia melanjutkan, IDN Research Institute, dalam laporan bertajuk “Indonesian Millenial Report 2019” menyebutkan bahwa sebesar 23,4 persen milenial suka mengikuti berita mengenai politik.

Sementara itu, papar Yeftha, Survei Centre for Strategic and International Studies (CSIS), hanya 14,6 persen anak muda yang memiliki keinginan untuk mencalonkan diri sebagai anggota DPR/DPRD.

“Kemudian, hanya 14,1persen anak muda ingin mencalonkan diri sebagai kepala daerah (Agustus 2022),” ungkapnya.

Kalian pemuda, kalau kalian tidak punya keberanian,sama saja dengan ternak, karena fungsi hidupnya

hanya beternak diri,” tegas mantan aktivis GMKI Kupang, mengutip ungkapan Pramoedya Ananta Toer.

“Buta yang terburuk adalah buta politik. Dia tidak mendengar, tidak berbicara dan tidak berpartisipasi dalam peristiwa politik.

Dia tidak tahu bahwa biaya hidup, harga kacang, harga ikan, harga tepung, biaya sewa, harga sepatu dan obat, dll,

semua tergantung pada keputusan politik,” kata Yeftha Sabaat mengutip adagium klasik penyair Jerman, Betolt Brecht.

“Orang yang buta politik begitu bodohnya sehingga ia bangga dan membusungkan dadanya mengatakan bahwa ia membenci politik,” tegasnya.

Si dungu ini tidak tahu bahwa akibat kebodohan politiknya lahirlah pelacur, anak terlantar, pencuri terburuk dari semua pencuri, politisi busuk, rusaknya perusahaan nasional dan multinasional,” tandas Sabaat.

Selanjutnya, Lili Adoe menjelaskan bahwa pendidikan politik itu adalah suatu proses penanaman nilai-nilai politik yang dilakukan secara sengaja, terencana, dan bisa bersifat formal maupun informal dilakukan secara terus-menerus dari generasi ke generasi agar warga negara mau berpartisipasi dalam politik, serta memiliki kesadaran akan hak dan kewajiban secara bertanggung jawab.

Tujuan daripada itu, lanjut dia, agar membuat rakyat mampu memahami sosial politik penuh konflik. Selain itu, berani bersikap tegas memberikan kritik membangun terhadap kondisi masyarakat yang tidak mantap.

“Agar orang bisa berpartisipasi dalam proses politik, demi pembangunan diri, masyarakat sekitar, bangsa dan negara,” ujar Lily Adoe, politisi PDI Perjuangan.

Anggota DPRD NTT Periode 2019-2024 itu berharap partisipasi aktif dan keterlibatan generasi muda sebagai pelopor gerakan perubahan atau agent of change dalam segala bentuk aktivitas politik sangat dibutuhkan,” tandasnya.

Narasumber Emanuel Boli menjelaskan bahwa butuh peran pemuda dan mahasiswa dalam mengawasi jalannya roda pemerintahan agar masyarakat tidak menjadi korban dari kebijakan yang tidak pro terhadap kepentingan umum.

Ia berharap, agar pemuda dan mahasiswa terlibat aktif untuk mengadvokasi kebijakan publik, kasus-kasus hukum, sosial, politik, konflik agraria di NTT sebagai bagian implementasi dari tri dharma perguruan tinggi.

“Mahasiswa harus melek politik agar tahu menganalisis setiap kebijakan publik dari politisi. Yang pro rakyat kita dukung, yang tidak pro dan mengkriminalisasi masyarakat harus ditolak,” katanya.

Alumni Akademi Jurnalis Lawan Korupsi (AJLK) KPK 2021 menandaskan bahwa penegakan hukum di Indonesia dan di khususnya Nusa Tenggara Timur masih jauh dari harapan.

Suap menyuap antarpelanggar hukum dan penegak hukum, kata dia, semakin merajalela. Dapat dikatakan sudah menjadi tradisi turun temurun,” tutur mantan aktivis PMKRI itu.

“Istilah hukum bagaikan pedang yang tajam ke bawah dan tumpul ke atas sering kali diucapkan. Istilah tersebut memang benar sesuai dengan yang terjadi di lapangan,” ucap Emanuel Boli.

Menurut Eman, hukum merupakan produk dari politik. Oleh karena itu, ia menegaskan agar jangan sampai terbit produk-produk hukum yang menghamba pada oligarki dan mengkriminalisasi masyarakat.

Terkait  RKHUP, Emanuel Boli mengimbau agar pemuda dan mahasiswa harus segera bersatu untuk menolak sejumlah pasal dalam RKUHP yang hendak dibahas dan disahkan DPR RI dalam waktu dekat.

“Bila pasal 218, 240, 353, 354, 349 dalam RKUHP yang bertentangan dengan demokrasi itu disahkan, maka kelak kita akan menjadi korban dari kebijakan tersebut,” sebut dia.

Ketua BEM Politani Negeri Kupang Dev Bian menyampaikan bahwa berbicara soal politik tentu tidak pernah terlepas dari pada kebutuhan masyarakat. Hari ini berbicara soal peran politik bagi kaum milenial tentu tidak bisa terlepas dari pada mahasiswa itu sendiri.

Peran mahasiswa sangat penting dalam pendidikan politik. Keterlibatan pemuda dalam politik sangat minim untuk saat ini, tentu menggambarkan bahwa kaum milenial kurang tertarik dengan politik karena nyaman dengan media Digital yang telah menghegemoni mereka.

Saat ini, kata dia, banyak kasus yang terjadi akibat dari pada kebijakan politik misalnya, persoalan minyak tanah, persoalan agraria, Rancangan Kitab Undang Hukum Pidana (RKUHP),” ujarnya .

“Tentu tidak bisa kita pungkiri bahwa semua itu karena kebijakan politik. Konflik agraria bagi kami mahasiswa Politani Negeri Kupang akan sangat berpengaruh terhadap kebutuhan dasar pasamendatang, sehingga peran aktif mahasiswa politani sangat penting dalam pemahaman politik,” tambahnya.

Kegiatan tersebut ditutup dengan pose bersama antara narasumber, pengurus BEM , dan mahasiswa Politani Negeri Kupang yang hadir.

Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan Ikuti Kami Subscribe

CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.