Editor : Yan Bere

Matalineindonesia.com-Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Provinsi NTT Resmi Mendaftarkan Seluruh Bakal Calon Anggota Legislatif (Bacaleg) di KPU Provinsi NTT.

Kaharudin Bakal Calon Anggota Legislatif (Baceleg) DPRD Provinsi NTT Mengatakan Bahwa Sebagai anak muda dan sebagai Bakal Calon DPRD Provinsi NTT tentunya ini menjadi langkah awal untuk memperjuangkan Aspirasi Masyarakat yang ada, Tatkala bila di Percayakan oleh masyarakat NTT.

“jika di percaya Oleh Masyarakat NTT Khususnya Dapil IV yang meliputi Daerah Pemilihan Kab. Manggarai, Manggarai Barat dan Manggarai Timur kedepan tentunya ia akan benar-benar melaksanakan Tupoksi saya sebagai seorang Lagislatif yang dimana tidak terlepas dari 3 hal diantaranya, Membentuk Peraturan Daerah Bersama Pemerintah Pemprov. Membahas dan memberikan Persetujuan terhadap Ranperda mengenai APBD yang di Ajukan Pemprov serta melaksanakan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Ranperda dan APBD. karena bagi saya bukan sekedar Tugas dan wewenang sebagai Anggota legislatif namun di dalamnya ada Harapan orang banyak dan itu saya jadikan sebuah amanah bukan sekedar untuk gagah – Gagahan semata.

IMG 20230518 WA0023
Kaharudin Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi NTT

Selain itu, Kaharudin Mengatakan Sesuai instruksi dan pernyataan ketua DPW bahwa PKB NTT menargetkan 10 Kurdi di DPRD Provinsi.

Ia Berharap sedianya dapat di percaya dan di Pilih oleh masyarakat NTT Khususnya pada daerah Pemilihan di tiga Kab. Manggarai. Karena ia merasa bahwa beberapa hal yang sudah ia buat dan laksanakan di beberapa titik selama ini belumlah begitu Maximal, saya ingin berbuat lebih banyak Hal lagi kedepan,” Ujarnya.

Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan Ikuti Kami Subscribe

CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.