Editor : Redaksi

Matalineindonesia.com-Pada penyambutan tahun demokrasi, menjadi hal yang tak elok, jika kita semua tak transparan dan tak jurdil baik masyarakat publik maupun lokal. Tak eloknya jika kita disedorkan money politik, janji palsu dan black camping. Yang selanjutnya akan memproduksi para pemimpin yang buruk, karena bisa saja mereka merupakan titipan oligarki, borjuis dan bodohnisme.

Seperti dalam adagium Italia “altsueno de larennzong produsent monsours; jika pikiran kita tertidur, maka yang bersorak adalah monster. Jika memilih tidak dengan pikiran maka yang menjadi pemimpin adalah monster. Tahun 2024 menjadi menjadi hal yang utama diperketatkan, sebab momentum memasuki masa tenggang para peserta pemilu perlu waspada agar tidak terjerumus dalam money politik.

Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja pada Masa Tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepaada Pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp 48.000.000,00,” demikian isi Pasal 523 Ayat (2) UU Pemilu.

Politik uang belum memiliki definisi baku. Istilah yang selama ini dikenal politik uang digunakan untuk menyatakan korupsi politik, klientelisme, hingga pembelian suara. Hal ini juga ditandai dengan dalam berpolitik jika tim kampanye atau peserta pemilihan umum (Pemilu) yang terbukti melaksanakan politik uang sebelum atau pada masa tenang terancam dipenjara selama 2 sampai 4 tahun.

Sanksi itu termaktub dalam Pasal 523 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu). “Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp 24.000.000,00,” demikian isi Pasal 523 Ayat (1) UU Pemilu. Dikutip dari detikNews.

Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan Ikuti Kami Subscribe

CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.